Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan silaturahmi bersama para pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas), tokoh agama Islam, serta pimpinan pondok pesantren di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis kebangsaan dan keumatan, baik dalam konteks nasional maupun global.
Ketua Umum Yayasan Attaqwa, Dr. KH. Irfan Mas’ud, MA, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan bahwa dialog yang berlangsung hampir empat jam itu diisi dengan pemaparan Presiden terkait perkembangan situasi global dan nasional yang semakin kompleks.
Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus adalah keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bersama tujuh negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yakni Mesir, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Turki, Pakistan, dan Indonesia. Presiden Prabowo menjelaskan secara komprehensif latar belakang keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut dalam kerangka geopolitik global yang utuh.
“Presiden berulang kali menegaskan bahwa seluruh langkah Indonesia dalam forum internasional tersebut semata-mata ditujukan untuk kepentingan Gaza dan perjuangan kemerdekaan Palestina, sejalan dengan amanat konstitusi dan ukhuwah Islamiyah, dengan prioritas utama menghentikan genosida yang harus segera dilakukan,” ujar KH. Irfan.
Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden menyadari adanya sikap skeptis dari sebagian besar umat Islam terhadap forum tersebut. Oleh karena itu, Presiden menyatakan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi, bahkan siap menarik diri dari Board of Peace apabila terdapat kebijakan yang tidak sejalan dengan tujuan utama terwujudnya kemerdekaan Palestina.
Selain isu geopolitik, pertemuan tersebut juga membahas agenda strategis lainnya, salah satunya rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Menteri Agama menjelaskan bahwa Indonesia telah memperoleh lahan seluas sekitar 60 hektare yang berlokasi sekitar 1 hingga 3 kilometer dari Ka’bah. Lahan tersebut direncanakan menjadi perkampungan haji yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, termasuk terowongan penghubung langsung menuju Masjidil Haram.
Dalam kesempatan yang sama, turut dibahas pula pengembangan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU). Pemerintah mendorong pengelolaan LPDU dilakukan dengan manajemen yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, sehingga dana umat dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan sosial dan keagamaan.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sinergi dengan tokoh-tokoh umat Islam dalam menghadapi tantangan global sekaligus memperkokoh peran Indonesia dalam memperjuangkan nilai kemanusiaan dan keadilan dunia (Humas/abg)
